Profil Dinas Pusar

Bahwa untuk melaksanakan sub urusan konkuren wajib  bidang kearsipan dan bidang perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan terbitnya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.  Sehingga keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) yang dibentuk melalui Perda Nomor  11 Tahun 2007,  terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISKERPUS) Kabupaten Lebak.  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  dinas ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016.  Selain perubahan nama dan statusnya, alamat kantor dinas pun berpindah dari semula di Jl. Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung ke Jl. R.M. Nataatmaja No. 3 Ranngkasbitung.

Dengan status dinas, maka Diskerpus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan bidang kearsipan  yang meliputi pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan perizinan di bidang kearsipan. Serta kewenangan di bidang perpustakaan meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan pelestarian naskah kuno.

Dengan kewenangan yang diberikan tersebut di atas, Diskerpus menjalankan tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan kearsipan dan bidang urusan perpustakaan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Dikskerpus Kabupaten Lebak mempunyai 5 (lima) fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang di Kearsipan dan Perpustakaan;
  3. pengawasan dan pembinaan tugas bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  4. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memberikan gambaran kepada semua pemangku kepentingan dalam pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak, maka disusun profil ini.

Acara Peresmian Gedung Diskerpus Lebak oleh Bupati dan Wakil Bupati Disaksikan oleh Penyusun Buku Sejarah Lebak,  Prof.Dr.Hj.Nina Herlina Lubis,M.S 27 Desember 2018

Dasar Hukum

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak melaksanakan tugas dan fungsi dengan berdasar kepada sekurang – kurangnya sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang–undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak;
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.